JAKARTA, iDoPress - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 204,9 miliar untuk BNPP pada 2027.

Usulan itu diajukan setelah pagu indikatif BNPP untuk 2027 dipangkas 54,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 469,6 miliar menjadi Rp 213,9 miliar.

"Pagu indikatif sesuai surat dari Bappenas maupun dari Kemenkeu itu adalah sebesar, untuk 2027, Rp213,9 miliar. Seluruhnya dari rupiah murni. Ini mengalami penurunan sebanyak Rp255,6 miliar dari di tahun ini, 2026 adalah Rp469,6 miliar, jadi berkurang sebanyak 54,4 persen," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Tito menjelaskan, dari pagu indikatif Rp 213,9 miliar tersebut, sebagian besar anggaran akan terserap untuk kebutuhan operasional BNPP.

Dia merinci, sebanyak Rp 193 miliar dialokasikan untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai Rp 76,8 miliar dan belanja barang operasional serta pemeliharaan kantor Rp 117 miliar.

Menurut Tito, kondisi itu membuat ruang fiskal BNPP untuk menjalankan program menjadi sangat terbatas.

"Sehingga belanja non-operasional itu hanya Rp20 miliar dari 213 indikatif, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP," ujar dia.

Padahal, kata Tito, BNPP diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam mengelola kawasan perbatasan dan mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

"Seperti Koperasi Merah Putih dan lain-lain, penyelesaian batas negara, yang memerlukan anggaran lebih dari," tutur dia.

Karena itu, Tito mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 204,9 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan prioritas BNPP pada 2027.

"Oleh karena itu, kami dengan segala hormat juga melihat bahwa anggaran yang dari indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan, kami mengusulkan adanya tambahan kebutuhan sebanyak Rp204,9 miliar," ucap Tito.

Dia menjelaskan, sebagian tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program kerja prioritas nasional senilai Rp 16,41 miliar.

Program itu mencakup pembangunan perumahan di kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan perbatasan, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan kampung nelayan di perbatasan, serta percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Selain itu, BNPP mengusulkan anggaran Rp 3,11 miliar untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan batas wilayah laut yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.

Tito juga mengusulkan tambahan Rp 17,5 miliar untuk kebutuhan prioritas BNPP yang dinilai tidak dapat ditunda.