JAKARTA, iDoPress- Pengamat politik Saiful Mujani buka suara setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar.

Laporan itu muncul usai pernyataannya terkait ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial.

Saiful menilai, pelaporan tersebut merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi.

Namun, ia menegaskan bahwa pernyataannya bagian dari opini di ruang publik.

“Langkah yang sah. tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja,” ujar Saiful saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Meski demikian, Saiful menilai polisi seharusnya tidak ikut campur saat warga mengeluarkan opininya.

“Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga,” kata dia.

Menurut Saiful, perbedaan pendapat seharusnya dijawab dengan kritik, bukan dibawa ke ranah hukum, selama tidak merugikan orang lain.

“Kecuali saya sudah mencederai orang lain secara fisik atau menghilangkan kebebasan dan hak orang lain. Bantah saja, kritik lawan kritik. Tetapi, tidak apa kalau ingin menunjukan secara lebih jelas bahwa negara ini sudah jadi makin fasis,” lanjut Saiful.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan terhadap Saiful Mujani dibuat pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor tercatat atas nama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan menjerat Saiful dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Potongan video pernyataan Saiful Mujani yang dijadikan dasar laporan itu viral di media sosial.

Video tersebut diunggah ulang oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia melalui akun Instagram pribadinya.

“Ngeri ini sudah luar biasa provokasinya, ini bisa disebut makar, jaga NKRI,” bunyi keterangan dalam video yang dibagikan.