JAKARTA, iDoPress -Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program beasiswa LPDP versi Jakarta tetap berjalan meski sebelumnya DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar anggarannya dialihkan untuk memperbaiki sekolah yang rusak.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan membagi anggaran program LPDP Jakarta untuk kebutuhan perbaikan sekolah.

"Untuk LPDP tetap akan dijalankan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Menurut Pramono, Pemprov DKI memiliki sumber anggaran lain untuk memperbaiki sekolah yang kondisinya rusak.

Anggaran tersebut berasal dari kompensasi kewajiban tambahan atau dana koefisien lantai bangunan (KLB).

"Hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB," ujar Pramono.

Ia mengatakan, pembangunan sejumlah sekolah yang rusak akan mulai dilakukan pada bulan depan.

Dengan demikian, ia memastikan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk program LPDP Jakarta tidak perlu dibagi untuk kebutuhan perbaikan sekolah.

"Sehingga dengan demikian, bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki mengusulkan agar rencana program LPDP Jakarta ditunda. Menurut dia, anggaran program tersebut lebih baik dialihkan untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak.

Subki menilai Pemprov DKI perlu memprioritaskan perbaikan sekolah rusak, penambahan sekolah swasta gratis, hingga penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak yang belum mendapatkan sekolah.

"Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgent, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan," kata Subki dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI, Senin (27/7/2026).

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian juga mengusulkan agar anggaran pendidikan lebih difokuskan untuk memperluas akses sekolah gratis.

Namun, jika program LPDP tetap dilaksanakan, Justin meminta Pemprov DKI memprioritaskan bidang yang dianggap strategis, salah satunya pendidikan kedokteran.

Sebelumnya, Pramono menyiapkan anggaran Rp 100 miliar untuk program LPDP versi Jakarta.