JAKARTA, iDoPress - Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) akan menggelar demonstrasi di depan area Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (13/8/2026) siang.

Perwakilan GMNI Jakarta Barat, Herdiansyah, menyebut aksi ini bertajuk "Pesta Rakyat Lomba di Depan Istana" sebagai bentuk peringatan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia.

"Hari ini kami akan menggelar aksi, sekitar pukul 14.00 WIB di depan Istana Negara. Bentuknya pesta rakyat," kaya Herdiansyah saat dihubungi iDoPress melalui pesan singkat, Kamis.

Dalam konsep pesta rakyat kali ini, aksi akan dikemas berbeda dibanding biasanya. Para mahasiswa akan menggelar lomba-lomba di depan Istana.

"Untuk lomba pada saat aksi ada tarik tambang, balap karung, lomba lari dikejar aparat, lomba langkah tertutup," ucap Herdiansyah.

Meski begitu, massa tetap membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik menjelang HUT ke-81 RI.

"Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai status formal kenegaraan. Kemerdekaan harus hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat melalui pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang dapat diakses, kebebasan berpendapat, perlindungan atas hak atas tanah, serta penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Herdiansyah memperkirakan ada sekitar 100 massa aksi yang akan turut serta dalam aksi hari ini.

Ia juga menyatakan bahwa aksi hari ini adalah aksi damai dan meminta adanya perwakilan Istana Negara yang datang untuk membuka dialog dengan massa.

"Kami menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan berorientasi pada penyampaian aspirasi secara damai, tertib, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada hak konstitusional warga negara," tuturnya.

Adapun, para mahasiswa membawa total sembilan tuntutan dalam aksi hari ini, yaitu:

1. Mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memprioritaskan anggaran negara bagi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia, terutama di wilayah 3T.

2. Mendesak penghentian KDMP ataupun KKMP apabila pelaksanaannya menggunakan atau berpotensi membebani anggaran yang semestinya diperuntukkan sebagai bantalan krisis serta perlindungan rakyat.

3. Mendesak penarikan aparatur TNI dan Polri dari ruang-ruang sipil untuk menjaga supremasi sipil dan menolak sekuritisasi pembangunan maupun penanganan aspirasi masyarakat.

4. Mendesak pemerintah untuk memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek daring sebesar 8 persen, serta menjamin hak buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup yang layak.