JAKARTA, iDoPress - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak merasa lembaganya tidak ternoda akibat Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah menjadi tersangka kasus korupsi.

“Oh tidak (ternodai Satgas PKH), karena kan kita tidak bekerja dengan pendekatan asumsi, ya. Pendekatannya kan hukum,” ujar Barita saat ditemui di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Senin (13/7/2026).

Untuk diketahui, dalam struktur Satgas PKH, Jampidsus Kejagung mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana.

Febrie Adriansyah adalah Jampidsus (kini nonaktif) dan kemudian juga menjadi Ketua Pelaksana Satgas PKH. Kini Febrie sudah menjadi tersangka korupsi.

Barita juga memastikan kasus yang menjerat Febrie tidak akan menghambat kinerja Satgas PKH.

Dengen begitu, Barita menekankan bahwa kerja unit kerjanya tidak ditentukan perorangan.

“Makanya tadi di awal kami memberikan penjelasan prinsip organisasi. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang-perorang, tetapi sistem tata kelola yang baik,” ujar Barita.

iDoPress/AKHMAD DHANI Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak saat melangsungkan konferensi pers terkait penyitaan tambang ilegal di Kabupaten Murung Raya lobi Bandar Udara (Bandara) VIP Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).

Menurut dia, mekanisme hukum telah mengatur jalannya organisasi sehingga proses penegakan hukum berjalan pada koridornya sendiri dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas Satgas PKH.

Barita menjelaskan, tiga fungsi utama Satgas PKH, yakni penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset di kawasan hutan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada,” ucap dia.

“Karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang-perorangan, tidak tergantung pada pribadi per-orang tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan. Itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat,” tambah dia.

Ia menegaskan, Satgas PKH bekerja berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, bukan bergantung pada individu tertentu.

Febrie tersangka

Pada Sabtu (11/7/2026) siang, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengumumkan bahwa Febrie ditetapkan sebagai tersangka.

Ada tiga kasus yang menjerat Febrie, yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2018-2026, korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan korupsi penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel 2018-2026.

Namun, tiga perkara itu dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri ke Kejagung.

Alasan polisi adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Kini, Rudi Margono ditunjuk sebagai Plt Jampidsus Kejagung.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang