JAKARTA, iDoPress - Suhud Alynudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi dilantik sebagai ketua DPRD DKI Jakarta di sisa waktu jabatan 2024-2029 pada Senin (8/6/2026) siang.

Prosesi pelantikan itu digelar dalam Rapat Paripurna yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nugroho Setiadji, untuk mengambil sumpah jabatan.

Suhud yang sebelumnya merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta disumpah di bawah Al-Qur'an.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Suhud dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Usai pelantikan tersebut, Suhud menyampaikan rasa syukurnya dan memberikan apresiasi kepada ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya, Khoirudin, yang juga berasal dari Fraksi PKS.

Dalam sisa masa jabatan hingga 2029, Suhud menyebut akan memprioritaskan hal mendasar, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Di periode ini DPRD sudah berhasil membentuk 20 peraturan daerah yang menjadi landasan bagi pembangunan di Jakarta. Selanjutnya tentu saja bersama dengan gubernur kami akan mendorong agar Jakarta bisa menjadi lebih baik, terutama pada hal yang paling mendasar yaitu aspek kesejahteraan ekonomi dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia," tuturnya.

Suhud juga menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang saat ini sedang mengalami defisit.

Ia mengaku akan mendorong penerapan pendanaan kreatif bagi program kerja di DKI Jakarta untuk mengurangi beban APBD.

"Di tengah situasi ekonomi yang berat sekarang ini memang diperlukan kolaborasi yang baik. Dan kita tahu APBD DKI sekarang ini kan masih defisit ya, sehingga diperlukan terobosan-terobosan, creative financing yang memungkinkan Jakarta tidak terganggu terhadap kondisi ekonomi yang ada," ujar Suhud.

Untuk program prioritas dalam 100 hari pertamanya, Suhud menyebut langkah pertamanya adalah memaksimalkan regulasi yang dapat membuka sumber pendapatan baru.

Salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

"Peran serta BUMD Jakarta yang berjumlah 22, ini perlu kita dorong, perlu kita tingkatkan agar BUMD ini bisa berperan di dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta," ucap Suhud.

Dari sisi pengawasan, Suhud berkomitmen untuk mengawal ketat kinerja eksekutif, khususnya terkait tindak lanjut atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru saja diraih Pemprov DKI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita apresiasi, walaupun masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan karena banyak catatan dari pemeriksaan itu yang perlu pengawasan dewan agar hal-hal yang kurang itu bisa segera diatasi," sambungnya.

Suhud pun mengungkapkan adanya pesan khusus yang dititipkan oleh pimpinan sebelumnya, Khoirudin, kepada dirinya agar mengemban tugas baru secara amanah dan bertanggungjawab.

"Pak Khoirudin menyampaikan pesan agar memastikan saya bekerja lebih baik daripada beliau. Agar saya amanah dan bisa berkolaborasi dengan eksekutif di dalam memastikan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta," tuturnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang