JAKARTA, iDoPress - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan penataan kawasan pascakebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, mengatakan saat ini penanganan masih berfokus pada fase tanggap darurat.

"Sementara itu untuk tahap kedua nanti setelah tanggap darurat ini tentu OPD terkait juga sedang melakukan pendataan ulang terkait dengan bagaimana ke depan kawasan yang terdampak kebakaran ini untuk ditata ulang," kata Nirwono, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, sedikitnya ada tiga instansi yang saat ini terlibat dalam proses penyiapan penataan kawasan tersebut.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) bertugas mengevaluasi tata ruang kawasan.

Sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyiapkan konsep penataan fisik.

"Dan ketiga tentu dari pihak wali kota Jakarta Pusat untuk memastikan kondisi sosial masyarakatnya," ujarnya.

Nirwono mengatakan penataan ulang tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran.

Pemprov juga akan mengevaluasi dan membenahi berbagai jaringan utilitas di kawasan tersebut.

Menurut dia, sebagian besar kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk selama ini dipicu oleh hubungan arus pendek listrik.

"Harus dilakukan dengan penataan ulang mulai dari kawasan permukimannya termasuk jaringan utilitasnya. Jadi tidak hanya sekedar membangun rumahnya saja, tapi juga membangun jaringan utilitasnya," kata Nirwono.

Ia menjelaskan, pembenahan nantinya mencakup jaringan listrik, gas, hingga air bersih agar kawasan dapat ditata lebih baik dan lebih aman bagi warga.

"Kemudian yang kedua tentu ini terkait dengan jaringan utilitas. Mulai dari nanti PLN-nya, terus gasnya juga, air bersih, sehingga kawasan dapat ditata lebih baik lagi," ujarnya.

Selain menjadi bahan evaluasi untuk kawasan Kemayoran, Nirwono menilai kebakaran tersebut juga harus menjadi pembelajaran bagi permukiman padat lainnya di Jakarta.

Ia mendorong dilakukannya audit jaringan di kawasan padat penduduk karena berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sekitar 70 hingga 80 persen kebakaran di kawasan padat dipicu persoalan kelistrikan.