Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

PADA tahun 2000, sejarawan Belanda Henk Schulte Nordholt meletakkan sebuah tesis yang mengusik: Hindia Belanda adalah negara yang dibangun di atas kekerasan terstruktur.

Bukan kekerasan sporadis di pinggiran kekuasaan, melainkan kekerasan yang disengaja, dilembagakan, dan dibangun menjadi instrumen kebijakan.

Negara kolonial memperluas wilayah dan cengkeraman kekuasaannya melalui penaklukan militer yang sistematis, sembari membangun rezim perburuhan represif yang memaksa jutaan pribumi bekerja di bawah ancaman hukuman fisik.

Secara lebih jauh, guna melanggengkan tatanan tersebut, pemerintah Hindia Belanda tak segan menggunakan teror sebagai instrumen negara.

Penegakan keamanan dan ketertiban—yang dalam bahasa kolonial disebut rust en orde—dilaksanakan melalui tindakan-tindakan kepolisian yang acap kali tidak bisa dibedakan dari operasi militer.

Pakar politik Harry A. Poeze kemudian memberi label yang tepat bagi konstruksi kekuasaan semacam itu: politiestaat, negara polisi.

Sebuah negara di mana aparat keamanan berfungsi bukan terutama sebagai pelindung warga, melainkan sebagai penjaga kepentingan penguasa.

Setidaknya sejak awal 1920-an, aparatur kepolisian kolonial secara aktif digunakan untuk mereduksi "kegentingan politik"—sebuah eufemisme bagi penindasan terhadap gerakan rakyat pribumi yang semakin matang kesadaran nasionalismenya.

Tokoh-tokoh pergerakan diintai, ditangkap, atau diasingkan.

Kepolisian kolonial, tidak ubahnya telah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik jauh sebelum ia bersentuhan dengan wacana hak asasi manusia atau supremasi hukum sipil.

Residu Kolonial dalam Institusi Polri

Yang perlu disadari dengan jernih adalah bahwa kelembagaan kepolisian Indonesia modern tidak lahir dari ruang hampa.

Ia tumbuh dari benih institusional yang disemai oleh arsitektur kolonial.

Pola rekrutmen, budaya komando yang hirarkis dan tertutup, orientasi intelijen yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan daripada perlindungan warga, hingga pendekatan operasional di lapangan yang cenderung represif—semuanya mewarisi, dalam kadar yang berbeda-beda, logika kepolisian kolonial yang memandang rakyat sebagai objek yang perlu dikendalikan, bukan sebagai subjek yang berhak dilindungi.

Para ilmuwan sosial menyebut fenomena ini sebagai path dependency: jalan yang pernah ditempuh menentukan ke mana langkah-langkah berikutnya akan mengarah, kecuali ada kehendak keras dan sistematis untuk membelok.

Tanpa intervensi yang sungguh-sungguh, sebuah institusi yang dilahirkan dengan logika tertentu akan terus mereproduksi logika itu—bahkan ketika zaman sudah berganti, konstitusi sudah berubah, dan masyarakat sudah menuntut hal yang berbeda.