2026-05-20 HaiPress

JAKARTA, iDoPress - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi usul inisiatif DPR, Rabu (20/5/2026).
Persetujuan itu diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangannya secara tertulis, soal rencana menjadikan revisi UU Polri sebagai usul inisiatif Komisi III DPR RI.
“Sebelum mempersilakan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara, atau untuk mempersingkat waktu, jika disepakati, pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan, apakah disetujui?” ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustofa saat memimpin rapat.
Usulan itu kemudian disetujui para peserta rapat paripurna. Setelah seluruh pandangan fraksi diserahkan, Saan menyatakan bahwa delapan fraksi telah menyampaikan sikap masing-masing terhadap revisi UU Polri.
“Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing,” kata dia.
Saan lalu meminta persetujuan rapat paripurna untuk menetapkan revisi UU Polri sebagai RUU usul DPR RI.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” ujar Saan.
Pertanyaan itu langsung dijawab “setuju” oleh peserta rapat paripurna.
Sebagai informasi, Komisi Percepatan Reformasi Polri sebelumnya mengusulkan revisi UU Polri sebagai bagian dari hasil kerja yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, revisi undang-undang diperlukan untuk memperkuat reformasi kelembagaan Polri.
“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti di-follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres,” ujar Jimly dalam konferensi pers.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
Prabowo Terbang ke Kalimantan untuk Cek Penanganan Karhutla
6 Ruko di Bekasi Ambruk Mendadak, Pedagang: Tiba-tiba Barengan Jatuh
Respons Kemenlu soal Negara Tetangga Kirim Nota Keberatan Imbas Asap Karhutla
Menghidup Kembali Pasal 33
Kursi Mahasiswa Baru Unsoed Ditawar dari Rp 50 Juta hingga Rp 500 Juta
KPK Sebut Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
©hak cipta2009-2020 Berita Hansen Mobile Games