JAKARTA, iDoPress - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mendukung ide Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum (ketua umum) partai politik (partai politik) dibatasi dua periode saja.

Burhanuddin menilai, partai di Indonesia aneh bin ajaib karena gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri.

"Oh itu ide yang revolusioner sebenarnya, bagian dari terobosan buat reformasi kepartaian kita. Karena ini aneh bin ajaib, partai itu institusi demokrasi, tetapi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri," kata Burhanuddin, saat ditemui di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Kamis (23/4/2026).

Burhanuddin mengatakan, salah satu ukuran kegagalan demokratisasi internal partai adalah tidak terjadinya regenerasi di dalam, sehingga terjadi gerontokrasi.

Menurut dia, hampir semua partai mengalami proses yang tidak demokratis, salah satunya adalah terpilihnya ketua umum berkali-kali.

"Padahal, partai adalah institusi demokrasi tapi justru terjadi paradoks," ucap dia.

"Nah, salah satu cara untuk mendongkrak paradoks demokrasi di dalam kepartaian kita ya melakukan satu terobosan, termasuk usulan dari KPK yang menurut saya bagus sekali ya dalam rangka meningkatkan demokratisasi internal partai," sambung Burhanuddin.

Maka dari itu, Burhanuddin menyayangkan fungsi partai yang justru tidak melakukan regenerasi di internal partai.

Dia kembali menekankan bahwa demokratisasi di dalam partai justru tidak terjadi, mengingat ketua umumnya bisa dipilih berkali-kali.

"Sehingga belakangan suasana demokratis di partai justru tidak terbentuk, yang terjadi proses aklamatisasi, ketua umum dipilih secara aklamasi, dan ujungnya kader-kader terbaik banyak yang tidak aktif atau tidak begitu betah ya untuk aktif di dalam partai," imbuh Burhanuddin.