JAKARTA, iDoPress - Majelis Ulama Indonesia memberikan saran yang perlu dipertimbangkan Kementerian Haji dan Umrah agar skema war ticket penyelenggaraan haji bisa tetap berasaskan keadilan.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis mengatakan, saran pertama adalah mempertimbangkan orang yang sudah mengantre sekian tahun.

Apakah dengan sistem war ticket, orang yang mengantre harus keluar lebih dulu dari sistem antrean, atau bisa ikut tanpa keluar dari antrean.

"Yang kedua, perlu diwaspadai juga sistemnya. Nanti bisa menjadi celah baru misalnya percaloan dari sistem yang cepat masuk dan seterusnya," ucap Cholil dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Sebab masih ada beragam pertimbangan lainnya, Cholil menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Haji melakukan kajian mendalam.

"Ini wacana yang perlu didiskusikan, karena memang butuh banyak kajian," imbuhnya.

Selain masalah teknis di atas, Cholil juga menyebutkan wacana skema war ticket penyelenggaraan haji akan berimplikasi pada aspek regulasi dan pengelolaan keuangan haji.

Meski demikian, dia menilai gagasan tersebut memiliki sisi positif jika dilihat dari perspektif kemampuan finansial calon jamaah.

“Dalam Islam, memang yang berangkat haji itu yang mampu. Bisa jadi sekarang mampu, tapi belum tentu 10 tahun lagi masih mampu secara finansial maupun fisik,” ungkapnya.

Namun demikian, dia menegaskan seluruh aspek harus dikaji secara komprehensif sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Dia pun memberikan pesan kepada kementerian terkait agar memprioritaskan kelancaran pelaksanaan ibadah haji terlebih dahulu.