Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi,pekerja profesional atau praktisi di bidangnya,pengamat atau pemerhati isu-isu strategis,ahli/pakar di bidang tertentu,budayawan/seniman,aktivis organisasi nonpemerintah,tokoh masyarakat,pekerja di institusi pemerintah maupun swasta,mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

SALAH satu hal penting yang perlu diatur dalam regulasi Keamanan dan Ketahanan siber,adalah mekanisme pelaporan ancaman dan insiden siber.

Organisasi pengelola infrastruktur informasi harus melaporkan insiden melakukan pemulihan cepat,dan implementasi rencana mitigasi untuk mengurangi dampak serangan.

Setelah insiden berakhir,organisasi harus melakukan evaluasi pascainsiden,mengidentifikasi celah keamanan,dan meningkatkan kebijakan serta sistem keamanan sibernya agar kejadian serupa tidak terulang.

Proses ini sangat penting untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber melalui pembelajaran dari insiden yang terjadi.

RUU KKS perlu mengadopsi prinsip hukum transformatif untuk menghadapi tantangan dan dinamika teknologi yang terus berkembang.

Baca juga: Pendekatan Holistik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Bagian I)

Pendekatan hukum transformatif melibatkan landas pikir yuridis tentang bagaimana hukum dapat menciptakan perubahan positif dan memperkuat sistem ketahanan siber secara komprehensif.

Prinsip hukum ini menekankan pentingnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika ancaman siber tanpa terkendala waktu panjang proses pembentukan hukum.

Diperlukan kerangka hukum adaptif yang mampu memberikan ruang bagi industri untuk berkembang. Sementara pada saat yang sama tetap menjaga integritas dan ketahanan siber dan melindungi masyarakat.

Mendelegasikan kewenangan kedalam bentuk peraturan turunan sebagai regulasi implementatif,adalah hal yang harus dilakukan.

Hal ini untuk menjawab kebutuhan hukum yang kerap tertinggal oleh dinamika teknologi yang amat cepat.

UU yang dibuat juga tidak boleh menghambat inovasi dan perkembangan teknologi,industri,dan bisnis.

Kelembagaan

Salah satu aspek penting dalam keamanan dan ketahanan siber,adalah keberadaan kelembagaan sentral yang kuat dan kompeten. Lembaga ini diperlukan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi sektor KKS.

Lembaga juga berfungsi menyediakan panduan,sumber daya,dan dukungan kepada organisasi dalam menjalankan kebijakan keamanan siber dan ketahanan siber.

Baca juga: Keracunan Data,Modus Baru Menyasar Pelatihan AI

Beberapa contoh lembaga sentral yang telah sukses menjalankan peran KKS dan dapat dijadikan best practices di dunia adalah seperti yang saya uraikan berikut ini.

Pertama,European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). ENISA memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan siber di seluruh Uni Eropa.