Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi,pekerja profesional atau praktisi di bidangnya,pengamat atau pemerhati isu-isu strategis,ahli/pakar di bidang tertentu,budayawan/seniman,aktivis organisasi nonpemerintah,tokoh masyarakat,pekerja di institusi pemerintah maupun swasta,mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

STABILITAS tata kelola pemerintahan dalam geopolitik Indonesia pada tahun 2025,akan menghadapi tantangan besar di tengah gejolak geopolitik global yang semakin intens.

Perubahan dinamis dalam hubungan antarnegara,persaingan kekuatan besar,serta ancaman dari kelompok ekstremis dan konflik regional akan memberikan dampak langsung pada stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik,Indonesia harus mengelola kepentingan nasionalnya dengan hati-hati,mempertimbangkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat,China,dan India,serta memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Maka dalam menghadapi ketegangan geopolitik global,Indonesia harus memperkuat kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip-prinsip diplomasi aktif dan netralitas.

Menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar,tanpa terjebak dalam rivalitas mereka –akan menjadi kunci penting untuk mempertahankan stabilitas.

Indonesia harus tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Selain itu,harus siap berperan dalam inisiatif perdamaian dan penyelesaian konflik regional,terutama di kawasan Laut Cina Selatan.

Stabilitas domestik Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan geopolitiknya.

Membangun stabilitas dan keberlanjutan

Sejumlah analis geopolitik menganalisa bahwa geopolitik global pada 2025 dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks,di mana dinamika kekuatan besar,fragmentasi tatanan internasional,dan masalah lintas batas menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas global.

Tatanan pasca-Perang Dunia II yang selama ini menjadi kerangka kerja untuk hubungan internasional mulai terpecah,diperburuk rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat,dan Rusia yang bersaing untuk mendefinisikan ulang norma dan institusi global.

Dalam konteks geopolitik,Indonesia harus berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas kawasan. Sebagai anggota aktif ASEAN,Indonesia dapat mendorong dialog multilateral yang inklusif di Asia Tenggara untuk meredakan rivalitas kekuatan besar.

Tambahan pula di mana reformasi tatanan internasional menjadi langkah yang tidak terelakkan untuk memastikan keadilan dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan global.

Di sini Indonesia harus berperan sebagai penjaga kepentingan negara berkembang. Dengan pengalaman diplomasi nonblok dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan,Indonesia dapat mendorong terciptanya tatanan internasional yang lebih adil dan efektif.

Dari itu menciptakan dunia yang berkesinambungan pada 2025 membutuhkan upaya kolektif yang didasarkan pada moralitas,inklusivitas,dan keberlanjutan.

Dalam hal ini,Indonesia dapat menjadi contoh dengan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membangun hubungan internasional.

Dengan menekankan perdamaian,keadilan sosial,dan solidaritas global,Indonesia memiliki peluang untuk menjadi suara moral di tengah dinamika geopolitik global. Hanya dengan komitmen bersama yang kuat,perdamaian dan kesejahteraan global dapat diwujudkan.

Pentingnya dialog multilateral

Maka secara holistik bahwa salah satu tantangan utama geopolitik pada 2025,adalah meningkatnya rivalitas kekuatan besar yang mendominasi interaksi antarnegara.

Amerika Serikat dan China terus bersaing dalam berbagai bidang,termasuk teknologi,perdagangan,dan pengaruh geopolitik.

Rivalitas ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara,tetapi juga bisa memecah solidaritas di antara negara-negara lain yang terjebak dalam dilema memilih salah satu pihak.

Dalam situasi seperti ini,diperlukan pendekatan yang menekankan dialog multilateral dan kerja sama untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat merusak stabilitas global.