JAKARTA,KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan,tiga elemen tersebut meliputi ID digital,pembayaran digital,dan pertukaran data (data exchange).

"Presiden (Prabowo) sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital,yakni pertama digital ID,kedua digital payment,dan data exchange," kata Mari di Istana Kepresidenan Jakarta,Selasa (7/1/2025) malam.

Menurut dia,transformasi digital bakal mendukung program prioritas pemerintah,khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.

Baca juga: Tambahan dari PPN 12 untuk Barang Mewah,Ditjen Pajak Perkirakan Maksimal Rp 3,5 Triliun

Mari mengatakan,dengan digitalisasi,pemerintah mampu memperbaiki sistem administrasi pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak.

“Program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak,dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ujar mantan Menteri Perdagangan ini.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral itu menyebut,pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan modernisasi melalui sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

Melalui sistem ini,wajib pajak dapat melakukan pendaftaran,pelaporan,dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca juga: Apa Itu Coretax? Ini Pengertian dan Cara Aksesnya

“Nah ini untuk memperbaiki collection pajak,data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID,siapa itu pembayar pajaknya,dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya,” kata Mari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menambahkan ada sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam melakukan transformasi ini.

Salah satunya,mengenai infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).

Ia berharap,aspek ini mampu menjadi fondasi transformasi digital di Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.