JAKARTA,iDoPress - Penerapan pencegahan korupsi dan perbaikan sistem tata kelola di lingkungan pelabuhan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menjadi Rp 6 triliun.

Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan,pendapatan yang telah dibukukan ini jauh lebih banyak dari target Rp 5,341 triliun.

Adapun reformasi tata kelola pelabuhan menjadi salah satu program Stranas PK dalam mencegah korupsi dan meningkatkan layanan.

“Ditjen Hubla mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah menyentuh angka Rp 6 triliun di Bulan Desember 2024 lalu,” kata Pahala dalam keterangan resminya,Jumat (3/12/2024).

Baca juga: Stranas PK Temukan 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran

Pahala mengatakan,lonjakan PNBP ini merupakan dampak dari digitalisasi dengan menerapkan sistem informasi pelayanan kepelabuhanan berbasis internet (inaportnet).

Penerapan digitalisasi ini mengintegrasikan sistem otoritas pelabuhan dengan berbagai instansi terkait,seperti Bea Cukai dan Kementerian Pertanian.

Berkat digitalisasi ini,kata Pahala,pemerintah bisa memantau pembayaran PNBP dengan baik.

Di sisi lain,langkah Kementerian Perhubungan menguatkan tata kelola badan usaha pelabuhan (BUP) dan modernisasi infrastruktur tidak saja membuat arus logistik dan perdagangan semakin cepat.

“Tetapi juga memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu.

Perbaikan tata kelola pelabuhan juga memangkas biaya penanganan kargo,biaya logistik,hingga pengapalan.

Baca juga: Stranas PK Temukan 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran

Sebab,penerapan sistem baru itu membuat pergerakan kapal maupun barang dan alur pelayanan menjadi lebih cepat.

Berangkat dari keberhasilan ini,pada 2025-2026,Stranas PK mendorong digitalisasi kawasan logistik nasional.

Penerapan sistem digital tidak hanya di pelabuhan utama,terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS),dan logistik berikat.

Proses di pergudangan dan trucking juga akan turut diperbaiki tata kelolanya sehingga pemerintah bisa memantau dan melacak distribusi komoditas strategis nasional lebih mudah.

Adapun komoditas itu antara lain meliputi gula,garam,daging,beras,minyak goreng,gandum,perikanan,susu,mineral,dan batubara.

“Hal ini ditujukan untuk mencegah disparitas (kesenjangan) harga komoditas serta penyelundupan dan penimbunan barang,” tutur Pahala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.