JAKARTA,iDoPress - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia,Ray Rangkuti menilai bahwa reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua bulan jelang purnatugas adalah bagian dari bentuk kepanikan.

"Hanya dua bulan sebelum lengser,Jokowi sempat-sempatnya melakukan reshuffle dengan alasan yang tidak darurat dan urgen. Kecuali,karena alasan politik perseteruan,” kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis,Senin (19/8/2024).

Ray lantas mengatakan,ada beberapa hal lain yang bisa dikategorikan sebagai kepanikan Jokowi jelang lengser.

Pertama,seringnya Jokowi mengumbar kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang seolah ingin meyakinkan rakyat bahwa IKN bukan produk gagal dan bakal terus dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah baru.

Baca juga: Menanti Langkah PDI-P Usai 2 Menterinya Dicopot oleh Jokowi...

"Maka terjadilah berbagai langkah. Dari pergantian pejabat pengelola,kebijakan pengelolaan ratusan tahun bagi investor asing,rapat menteri,perayaan 17 Agustus,menginap,menghadirkan influencer,makan-makan menteri,video para taipan di IKN,dan sebagainya,” ujar Ray.

Tak hanya bertujuan meyakinkan rakyat,Ray menilai bahwa Jokowi sesungguhnya sedang berusaha meyakinkan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN,serta investor asing untuk berinvestasi di IKN.

Kedua,pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang diduga ada turut campur penguasa.

Menurut Ray,kepanikan tersebut tengah melanda Jokowi jelang akhir masa jabatannya karena terus ingin berkuasa. Tetapi,usahanya selalu gagal.

"Dari isu tiga periode,perpanjangan masa jabatan,dan berujung munculnya nepotisme Jokowi. Keinginan berkuasa terus inilah yang membuat berbagai langkah menuju ke arah personal,bukan kebaikan bangsa dan negara. Aturan disiasati,yang menghadang digembosi,dan yang menantang tunggu bagian dikriminalisasi,” katanya.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia,Menteri ESDM yang Sebelumnya Menteri Investasi

Selain itu,Ray mengatakan,Jokowi menjadi satu-satunya Presiden RI yang saat ini tidak menduduki jabatan penting di partai politik (parpol).

Diketahui,Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pendiri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.

Ditambah lagi,kekhawatiran atas kasus hukum. Termasuk,yang menyeret nama putri dan menantunya Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution belum lama ini.

"Saat ini saja ramai perbincangan soal Blok Medan. Satu istilah yang terungkap di pengadilan yang disebut merujuk kepada anak dan menantu Pak Jokowi. Sementara itu,Pak Jokowi tidak memiliki kekuatan yang akan dapat menghindarkannya dari kemungkinan berbagai gugatan itu. Dia,satu-satunya Presiden RI tanpa partai,”ujar Ray.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas,Menkumham yang Gantikan Yasonna Laoly

Kemudian,Ray menyebut,makin banyak kelompok masyarakat yang menyatakan sikap berbeda dengan Jokowi. Sehingga,menjadi kekhawatiran tersendiri karena bisa memengaruhi pendapat publik.

"Selain bekas partainya sendiri,PDI-P,kelompok ilmuwan,cendekiawan dan pegiat demokrasi juga berada di barisan ini. Tentu saja,mereka adalah barisan yang akan tetap eksis kala kekuasaan Jokowi telah berakhir,” katanya.