2024-06-19 HaiPress
JAKARTA,KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya Adiputra menyatakan,pelaku judi online semestinya tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atas perbuatannya.
Wisnu menegaskan,praktik judi online adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga pelakunya tidak bisa disebut sebagai korban,apalagi jika mendapatkan bantuan sosial.
"Kami tolak inisiasi dari Pak Muhadjir Effendy untuk memberikan bansos kepada para pelaku judi online ini. Mereka bukan korban,mereka adalah pelaku dan ini adalah tindakan pidana," kata Wisnu dalam keterangan video,Rabu (19/6/2024).
Wisnu pun memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan blunder dalam memberantas judi online.
Baca juga: Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin,Bukan Penjudi Online
Ia meminta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judi Online untuk tidak tebang pilih menangkap para pihak terkait judi online.
"Kami harap jangan tebang pilih,Pak,segera tangkap mereka,apakah bandarnya,artis yang mengendorsenya,atau para pelaku itu sendiri. Jangan blunder kemudian dana bansos diberikan kepada mereka," kata Wisnu.
Wisnu juga menekankan bahwa,judi online dapat menimbulkan tindak pidana lain seperti pembunuhan hingga perampokan.
Oleh sebab itu,ia berpaandangan,judi online sangat merusak sendi-sendi bermasyarakat di Indonesia.
Wisnu pun mengutip laporan Pusat Pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran uang hasil judi online sepanjang 2023 mencapai angka Rp 327 triliun.
Baca juga: Muhadjir: Pelaku Judi Online Dihukum,Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya
"Fantastisnya,baru di kuartal pertama 2024 dari Januari sampai Maret itu sudah di atas Rp 100 T,bagaimana meresahkannya," ucap Wisnu.
Diberitakan sebelumnya,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar menerima bansos.
"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini,misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat,Kamis (13/6/2024).
Muhadjir pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Muhadjir bilang,judi online memiskinkan masyarakat sehingga korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Baca juga: Pelaku Judi Online Tak Selalu Miskin,Bansos Bukan Solusinya
Belakangan,Muhadjir menjelaskan bahwa pihak-pihak yang akan menerima bansos adalah anggota keluarga pelaku judi online.
Sementara,ia menegaskan,pelaku judi online tetap harus diproses secara hukum.
"Perlu dipahami ya,jangan dipotong-potong,kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana,nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng,Jakarta,Senin (17/6/2024),dikutip dari Antaranews.
Ia menyebutkan,keluarga bukan hanya mengalami kerugian secara materi tetapi juga kesehatan mental,bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Unlocking Wealth with Bazi: Master Chiu’s Exclusive Event in Hong Kong Decoding the Wealth Code Through Bazi (Eight Characters)
New Subsidiary in Mexico: SOUEAST Debuts S06 i-DM, S07, S09, Pushes Advanced New Energy Tech
Global Times: China-Central Asia Summit vital for the formation of a new Eurasian interaction model, says Tajik ex-official
Testimony of history: Cultural aggression must not be concealed, says Japanese civic group urging return of looted Chinese artifacts
NEDFON × Master Fa Ming: Merging Feng Shui and Fresh Air for a Healthier, Luckier Space
Global Times: Japanese civil group urges Tokyo to 'face history' through exhibitions of Japanese chemical warfare in WWII
©hak cipta2009-2020 Berita Hansen Mobile Games